Pendaftaran Merek Ke Ditjen HKI Kemenkumham


Pada akhir Mei 2019, Indonesia menerima berita optimis bahwa lembaga pemeringkat Standard and Poor (S&P) telah meningkatkan peringkat status peringkat investasinya, sehingga prospek masa depan bagi investor global juga akan lebih positif. Sebuah studi yang dilakukan oleh S&P menunjukkan bahwa peningkatan peringkat status peringkat investasi sebagian disebabkan oleh dukungan rasio utang pemerintah yang dipandang terkendali ditambah dengan manajemen anggaran fiskal yang baik.

Dari perspektif fiskal, dinyatakan bahwa rasio utang Pemerintah diperkirakan stabil untuk beberapa tahun ke depan atau diperkirakan akan tetap di bawah 30 persen seiring dengan pemeliharaan defisit fiskal dan pertumbuhan PDB. Selain itu, S&P mengungkapkan bahwa rata-rata, dalam dekade terakhir, pendapatan riil per kapita Indonesia tumbuh sebesar 4,1 persen. Angka ini lebih tinggi dari negara-negara ekonomi setara yang mencatat rata-rata 2,2 persen.

Pendaftaran Merek Ke Ditjen HKI Kemenkumham – Sebagai kesimpulan, dinyatakan juga bahwa ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik daripada negara lain yang memiliki tingkat pendapatan yang sama. Jadi, menurut S&P, ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah secara efektif mendukung pembiayaan publik yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan peringkat investasi akan berdampak positif pada masuknya investasi ke negara tersebut, tetapi pemerintah belum memperbaiki beberapa hal.

Indra Krishnamurti, peneliti Pusat Studi Kebijakan Indonesia (CIPS), menyatakan bahwa langkah pemerintah untuk mereformasi kebijakan dengan merevisi Daftar Investasi Negatif (DNI) diharapkan dapat menarik lebih banyak investor ke Indonesia. Meningkatkan daya tarik investasi bangsa dianggap penting, sehingga investor mempercayakan modal mereka untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, Krishnamurti menegaskan. Sekarang ada banyak jasa pendaftaran merek yang bisa dipesan secara online.

Krishnamurti menunjukkan bahwa saat ini, pemerintah masih perlu mempertimbangkan untuk merevisi DNI karena ia percaya bahwa karena beberapa sektor, investasi asing masih tidak diperbolehkan dengan alasan melindungi bisnis dalam negeri. Namun, ia menyatakan bahwa perlindungan itu tidak dianggap optimal, sehingga membutuhkan pelaku bisnis dalam negeri untuk berkembang.

Jika memang kebijakan itu tidak populer, revisi DNI ini juga harus didukung oleh kebijakan sementara, termasuk subsidi, bantuan modal keuangan, serta pelatihan dan lokakarya yang terjangkau, dengan tujuan membantu bisnis dalam negeri, katanya.

Bahkan, ia percaya bahwa merevisi DNI dan juga fokus pada peningkatan kenyamanan bisnis akan dapat menarik investasi ke Indonesia, yang ekonominya dipandang dipengaruhi oleh perang perdagangan Amerika Serikat-Cina dan juga ketidakpastian ekonomi global.

Setelah rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 17 Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi daerah yang mampu meningkatkan indikator pembangunan sehingga dapat meningkatkan minat investasi.

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan memberikan insentif untuk daerah yang benar-benar dapat meningkatkan iklim investasi mereka, sehingga daerah menjadi saksi peningkatan investasi dan ekspor.

Daerah perlu memenuhi indikator pembangunan yang ditentukan agar dapat memperoleh investasi, salah satunya adalah indikator pemerintahan daerah mereka.

Dia mencatat bahwa urgensi meningkatnya minat untuk meningkatkan iklim investasi sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem Online Single Submission (OSS), sistem perizinan bisnis yang terintegrasi secara elektronik dengan semua kementerian atau lembaga negara dengan pemerintah daerah di Indonesia .

Oleh karena itu, menteri keuangan lebih lanjut menyatakan bahwa penyelarasan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan minat investasi dapat dipercepat oleh pemerintah dengan memberikan insentif kepada daerah yang benar-benar dapat mendorong minat investasi di daerah mereka.

Sri Mulyani menekankan bahwa daerah-daerah yang memperhatikan insentif ini perlu bersaing untuk meningkatkan kriteria untuk menarik investasi dan meningkatkan kriteria kinerja ekspor mereka, sehingga peningkatan investasi dapat diwujudkan di daerah tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan optimisme bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menyaksikan pertumbuhan dua digit, atau melampaui 10 persen pada akhir 2019. Lihat halaman jasa seo tasikmalaya.

Lembong memperkirakan bahwa posisi FDI di Indonesia akan lebih positif, berdasarkan fakta bahwa perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina telah mengakibatkan beberapa industri merelokasi pabrik-pabrik mereka dari Cina ke daerah lain.

Kepala BKPM juga menyatakan bahwa beberapa negara menghadapi masalah dan tantangan dalam stabilitas ekonomi makro dan politik. Bahkan, mata uang beberapa negara telah anjlok hingga 50 persen. Sementara itu, ia menunjuk stabilitas makroekonomi dan politik Indonesia yang relatif stabil yang menghadirkan peluang bagi negara untuk menarik investor.