Penggunaan Kawasan Rawa Sebagai Lahan Pertanian


Ada juga lima sektor manufaktur yang akan berfungsi sebagai pelopor dalam penerapan industri 4.0 di Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman; tekstil dan pakaian; otomotif; kimia; dan elektronik. Kami memacu perkembangan lima sektor karena mereka mampu berkontribusi 60 persen terhadap PDB, 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen untuk tenaga kerja industri, Hartarto mengungkapkan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal ketiga 2018, industri pengolahan non-migas tumbuh sebesar 5,01 persen, atau meningkat dibandingkan dengan kuartal kedua 2018, yang mencapai 4,27 persen.

Bahkan, industri pengolahan masih konsisten memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDB, dengan pangsa mencapai 19,66 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Sementara itu, masih ada sektor yang mampu melampaui pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2018. Sektor-sektor ini termasuk industri karet dan plastik, yang tumbuh sebesar 12,34 persen; industri tekstil dan pakaian jadi, yang tumbuh 10,17 persen; industri kulit, barang-barang kulit, dan alas kaki sebesar 8,83 persen; industri logam dasar sebesar 8,11 persen; dan industri makanan dan minuman sebesar 8,10 persen.

Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan kawasan rawa sebagai lahan pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan di sini pada hari Kamis. Total area rawa di Indonesia telah mencapai 34 juta hektar di seluruh negeri, di mana 10 juta hektar siap untuk digunakan sebagai lahan pertanian, kata Sulaiman dalam pertemuan koordinatif di Palembang. Kemampuan untuk mengelola daerah rawa sebagai lahan pertanian akan meningkatkan ketahanan pangan negara, tambah menteri.

Di Provinsi Sumatera Selatan, kementerian akan fokus pada lahan rawa di Kabupaten Banyuasin. Pesan jasa seo premium disini. Saya ingin lahan rawa di Sumatra Selatan dikelola secara maksimal, sehingga kawasan itu bisa menjadi lumbung pangan nasional, katanya. Komitmen dari para pemimpin lokal juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan program kecukupan pangan, kata Sulaiman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat bahwa reformasi peraturan yang penting harus dilaksanakan sebagai langkah mitigasi untuk menjadi lebih siap dalam menghadapi krisis ekonomi yang tidak terduga.

Meskipun tidak menjamin bahwa krisis tidak akan terjadi lagi, reformasi harus tetap dilakukan, kata Indrawati pada upacara pembukaan Forum Internasional Tahunan ke-8 tentang Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) di Nusa Dua, Bali, Kamis. Ini untuk dp jasa seo. Indrawati mencatat bahwa dalam lingkungan global yang dinamis saat ini, Indonesia perlu mengambil tindakan pencegahan, termasuk melalui penguatan kondisi domestik, agar tidak rentan terhadap tekanan eksternal.

Indonesia perlu memahami apa yang terjadi dengan kondisi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi karena kita adalah negara dengan ‘ekonomi terbuka,’ katanya. Karenanya, ia berharap Indonesia, di masa depan, dapat membawa transformasi di bidang ekonomi untuk menghadapi perubahan global yang selalu disertai dengan ketidakpastian. Dalam 20 tahun setelah krisis Asia, Indonesia telah mencerminkan kemajuannya. Kita harus terus berubah karena kita tahu bahwa perubahan tidak bisa dihindari, katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Indrawati juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong produktivitas seiring dengan kemajuan teknologi digital, sehingga Indonesia dapat menjadi negara maju. Untuk mencapai ini, peningkatan investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia harus terus menjadi prioritas. Kunjungi halaman ini. Pertemuan AIFED adalah kegiatan tahunan yang diadakan sejak 2011 melalui kerja sama Kementerian Keuangan dengan Bank Pembangunan Asia dan Pemerintah Australia.

Implementasi AIFED bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang transformasi ekonomi Indonesia dalam konteks perubahan lanskap global serta upaya kebijakan yang diperlukan.